Muhammad Yusuf, Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP (kanan) bersama Andi Amri, Ketua KSPPS Bakti Huria Syariah (kiri)

Jakarta, UMI.id – Tahun 2021 menjadi langkah baru bagi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan dalam memperluas penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) dalam upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Mulai tahun ini, PIP melakukan penyaluran melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) non afiliasi pemerintah, pemerintah daerah, atau BUMN sebagai penyalur langsung. Tahun-tahun sebelumnya, LKBB non afiliasi pemerintah, pemerintah daerah, atau BUMN hanya dapat menyalurkan pembiayaan UMi sebagai Penyalur Tidak Langsung, yaitu sebagai lembaga Linkage dari PT. Bahana Artha Ventura.         

Sebagai pilot project, PIP bekerjasama dengan Pengurus Besar NU (PBNU)  untuk menjadikan koperasi syariah yang terafiliasi dengan PBNU sebagai penyalur langsung pembiayaan UMi. Pada tahap pertama terdapat 4 (empat) koperasi yang direkomendasikan PBNU dan memenuhi persyaratan sebagai penyalur yaitu, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur di Kab. Gresik, Koperasi Konsumen Syariah An Nisa di Kota Batu, KSPPS Bakti Huria Syariah di Kota Makassar, dan Koperasi Pondok Pesantren An Nur di Kab. Gunung Kidul.

Pada 17 Maret 2021 telah dilakukan penandatanganan akad pembiayaan ultra mikro syariah antara PIP dengan Koperasi Konsumen Syariah An Nisa senilai Rp 300 juta. Pada hari ini, 29 April 2021 dilakukan penandatanganan akad pembiayaan ultra mikro syariah antara PIP dengan KSPPS Bakti Huria Syariah senilai Rp 1 miliar. Akad pembiayaan ditandatangani langsung oleh Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP, Muhammad Yusuf dan Ketua KSPPS Bakti Huria Syariah, Andi Amri yang bertempat di kantor PIP, Jakarta Pusat.   

“Adanya penandatanganan akad pembiayaan ultra mikro syariah antara PIP dengan KSPPS Bakti Huria Syariah merupakan representasi PIP untuk dapat menjangkau seluruh penyalur di Indonesia, khususnya dalam hal ini berlokasi di luar Pulau Jawa. Semoga kerjasama penyaluran pembiayaan UMi ini akan terus berlanjut,” jelas Muhammad Yusuf.

Kerjasama antara PIP dan PBNU ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Keuangan dan Ketua Umum PBNU yang menginginkan pembiayaan murah untuk pelaku usaha ultra mikro khususnya warga NU. Sebagai pilot project maka disepakati bahwa PIP memberikan tarif layanan pembiayaan yang sangat rendah kepada Koperasi NU, yaitu 1 (satu) persen per tahun. Tarif ini jauh lebih rendah dari tarif layanan pembiayaan kepada penyalur langsung lainnya yang mencapai 4 (empat) persen per tahun. Melalui tarif layanan yang sangat murah tersebut, Koperasi NU wajib menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro dengan tingkat margin atau bagi hasil paling tinggi setara dengan 5 (lima) persen per tahun.

Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP, Muhammad Yusuf dan Ketua KSPPS Bakti Huria Syariah, Andi Amri, beserta jajaran.

Selain akan memberikan fasilitas pembiayaan murah bagi debitur, penyaluran pembiayaan UMi melalui Koperasi NU akan menggunakan uang elektronik yang implementasinya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing koperasi. Hal ini selain akan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran pembiayaan UMi juga akan mendukung program pemerintah lainnya yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan Inklusi Keuangan.  

“Adanya kerjasama antara PIP dengan KSPPS Bakti Huria Syariah diharapkan dapat menjangkau anggota yang lebih banyak lagi. Kerjasama ini juga menjadi literasi bagi kami untuk mengedukasi anggota agar mau berpindah menjadi pengguna uang elektronik. Harapannya dengan menggunakan uang elektronik ini dapat memudahkan transaksi keuangan mereka dan juga lebih praktis karena tidak perlu membawa uang tunai lagi,” papar Andi Amri selaku Ketua KSPPS Bakti Huria Syariah.     

Penulis : Kalika (www.umi.id)