Pusat Investasi Pemerintah

Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) merupakan badan investasi pemerintah yang didirikan sebagai perwujudan amanat dari Pasal 41 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbentuk sebagai badan layanan umum dan mempunyai tugas untuk mengelola investasi Pemerintah.

Sebelum terbentuknya Pusat Investasi Pemerintah, terlebih dahulu diawali dengan pembentukan Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah (SKS-BIP) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.05/2006 tentang Penetapan Badan Investasi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Keputusan Menteri Keuangan tersebut juga menetapkan SKS-BIP sebagai satuan kerja badan layanan umum dengan status sebagai BLU Bertahap. SKS-BIP merupakan unit yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah, penyebutan Badan Investasi Pemerintah kemudian digantikan dengan Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP), melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (PMK 52/2007). Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011.

Dengan mempertimbangkan hasil audit BLU-PIP pada tahun 2009 yang mendapatkan opini hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.05/2009 tentang Penetapan Pusat Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang mengubah status BLU-PIP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Bertahap menjadi BLU Penuh. Status BLU secara penuh tersebut memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada BLU-PIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pengelolaan BLU-PIP yang lebih efisien dan efektif serta untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal melalui penguatan fungsi check and balance, peningkatan kualitas analisis risiko, dan penyesuaian proses bisnis BLU-PIP, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah yang menyatakan bahwa BLU-PIP merupakan organisasi non eselon di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011, penerapan transformasi organisasi BLU-PIP ditunda pelaksanaannya hingga dinyatakan siap, sehingga dalam pelaksanaan organisasi dan tata kerja BLU-PIP masih mengacu pada PMK Nomor 52/PMK01/2007.

Selanjutnya sejalan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang APBN-P 2015 Pasal 23A ayat (1) yang menyatakan bahwa “Seluruh Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi pemerintah dialihkan menjadi Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur”, maka pada akhir tahun 2015 seluruh dana investasi pemerintah yang dikelola oleh BLU-PIP sebesar Rp18,356 triliun, termasuk di dalamnya terdapat portofolio investasi, telah diserah-alihkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Dengan adanya penyerahan ini, maka BLU BLU-PIP yang selama ini mengelola dana infrastruktur menjadi “vakum”

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada tanggal 18 Juli 2016, disepakati perlu mengembangkan skema pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel (KUR Taylor Made). Dikarenakan berdasarkan data TNP2K, BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat sekitar 71,5% atau sebanyak 44,2 juta UMKM yang belum memperoleh fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Kondisi ini membuat inklusi keuangan masih rendah dan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi masih tinggi.

Selanjutnya berdasarkan studi yang dilakukan Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan, dan Badan Kerjasama Fiskal) serta studi yang dilakukan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dirancang skema pembiayaan baru yang disebut Pembiayaan Ultra Mikro atau disingkat UMi, yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro dengan pagu pinjaman maksimum 10 juta per nasabah

Dan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-616/MK/2016 tanggal 25 Juli 2016 Perihal Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP), Menteri Keuangan memberi arahan agar BLU-PIP dapat dioperasionalkan sebagai coordinated fund untuk program alternatif lain pembiayaan KUR bagi UMKM (tailor-made), dan terkait hal tersebut pada tahun 2017 telah disetujui DPR alokasi dana bergulir Ultra Mikro sebesar 1,5 T guna membiayai dan mendampingi sebanyak 300.000 usaha mikro di seluruh Indonesia. Dengan demikian maka BLU BLU-PIP “aktif” kembali dengan tugas pokok mengelola pembiayaan ultra mikro melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro sebagaimana telah diperbaharui dengan peraturan pengganti melalui Peraturan Menteri Keuangan No.95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

Menjadi Koordinator Pendanaan Pembiayaan Ultra Mikro yang Profesional dan Kredibel

1. Melaksanakan pengelolaan dana bergulir usaha mikro yang pruden, efisien, dan optimal.
2. Menyalurkan pembiayaan yang mudah dan cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehatihatian dan tanggung jawab.
3. Mengembangkan sistem informasi pembiayaan ultra mikro yang handal, professional, dan modern.
4. Melakukan edukasi kepada penyalur dan penerima pembiayaan ultra mikro.
5. Melakukan kerjasama pembiayaan dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya,